Advertisement
 |
| Potret petani kelapa Kubu Raya |
Penakhatulistiwa.id (Pontianak) - Kebijakan hilirisasi merupakan strategi ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas, mulai dari sektor mineral, pertanian, hingga minyak dan gas (migas), melalui proses pengolahan di dalam negeri, bukan mengekspor bahan mentah.
Kebijakan ini dirancang dengan tujuan memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 8% pada tahun 2029.
Namun, implementasi kebijakan tersebut saat ini dinilai belum siap dan justru memberikan dampak negatif bagi para petani kelapa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sy Yusmayudi Yusuf, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Yusmayudi, kebijakan strategis ini harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila infrastruktur pendukung belum tersedia, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan bahan mentah di kalangan pengepul yang pada akhirnya berdampak buruk bagi petani.
Kondisi tersebut saat ini sudah mulai dirasakan oleh petani kelapa, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara, harga kelapa bulat saat ini hanya berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.800 per butir. Angka tersebut dinilai jauh lebih rendah dibandingkan sebelum kebijakan hilirisasi diterapkan.
"Pada dasarnya kami sangat mendukung program ini, karena secara perhitungan ekonomi berpotensi meningkatkan pendapatan petani. Namun, keberadaan sarana pengolahan harus jelas dan tersedia agar hasil panen dapat segera diolah sebelum diekspor," ujarnya.
"Bagaimana mungkin kebijakan ini sudah diterapkan, sementara sarana pendukungnya belum ada? Hal inilah yang menyebabkan penumpukan bahan mentah di pengepul dan merugikan petani," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusmayudi menekankan bahwa petani juga memiliki beban biaya operasional dan perawatan kebun. Dengan penurunan harga yang signifikan saat ini, petani kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, belum lagi membiayai pemeliharaan lahan.
"Ya kalau harganya jauh terjun seperti ini, jangankan merawat kebun dan menutup biaya operasional, buat makan saja susah," ungkapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan hilirisasi. Akan tetapi, pelaksanaannya wajib diimbangi dengan penyediaan fasilitas industri yang cukup, khususnya demi kepentingan komunitas petani kelapa lokal.
Reporter: Iwan Soleh
