Advertisement
PENA KHATULISTIWA (SEKADAU) - Hingga semester pertama tahun 2025, setidaknya terdapat lebih dari 10 kasus hukum dengan melibatkan anak di Kabupaten Sekadau. Fenomena ini mengundang keprihatinan, sekaligus membutuhkan perhatian khusus.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi mengatakan fenomena ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan.
"Anak merupakan tanggungjawab kita bersama. Bagaimana anak bisa terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, perli menjadi perhatian bersama termasuk para orangtua," ujar Ridi.
Terjadinya peristiwa hukum yang melibatkan anak, kata Ridi, tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Peran dari semua pihak mulai dari orangtua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan perhatian dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan guna memperhatikan perilaku dan pergaulan anak.
"Ini harus menjadi perhatian serius kita semua terlebih terhadap perlindungan dan pencegahan terhadap anak," tutur Ridi.
Pemkab Sekadau melalui Dinas Sosial, PP dan PA, sambung Ridi, memberikan pendampingan kepada anak yang tersangkut peristiwa hukum baik sebagai korban maupun pelaku.
"Guna memastikan hak-hak psikologi, pendidikan dan pembinaan anak tetap terpenuhi," jelas Ridi.
Pendampingan tersebut juga diperlukan sebagai langkah untuk mempersiapkan agar anak dapat kembali ke lingkungan dan diterima dengan baik paska mengalami peristiwa hukum.
"Melalui pendekatan humanis, agar anak tidak trauma dan dapat diterima kembali di lingkungannya," ucap Ridi.
Yang paling penting, lanjut dia, adalah upaya pencegahan yakni dengan pendidikan karakter anak. Disinilah peran orangtua, sekolah dan lingkungan sangat dibutuhkan.
"Banyak faktor yang menjadi pemicu anak terlibat masalah hukum, terutama faktor lingkungan. Oleh karena itu peran kita semua dalam membimbing karakter anak sangat penting, guna menghindari mereka dari pengaruh-pengaruh negatif," pungkas Ridi.*
red
.jpg)
.jpeg)
